Minggu, 06 November 2011

BUPATI LAUNCHING LPSE PEMKAB. HSS



Dalam upaya mewujudkan perbaikan pengelolaan keuangan negara, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyediakan tempat pengelola sistem yang disebut e-Procurement. Dimana e-Procurement sendiri adalah proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis web / internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Senin (7/11) bertempat di Pendopo Kabupaten HSS, Bupati HSS Dr. H. M. Safi’i, M. Si secara resmi me-launching LPSE tersebut sekaligus dirangkai dengan dimulainya lelang perdana pengadaan secara elektronik di lingkungan Pemkab. HSS serta dibukanya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan.

Hadir pada saat itu Sekretaris Daerah HSS Drs. H. Achmad Fikry, M. AP, Unsur Muspida Kab. HSS, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) HSS H. M. Kusasi, SE, S. AP, MM, Kepala SKPD, para Camat, Direktur Monitoring dan Evaluasi Ir. Riad Hurem, Dipl, HE beserta rombongan, Kepala LPSE Provinsi/Kabupaten/Kota se Kalimatan Selatan, para Kontraktor yang ada di HSS, serta peserta Diklat.

Dalam arahannya Bupati HSS mengatakan bahwa agar pengadaan barang dan jasa yang baik dan bersih maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah adanya sebuah sistem yang terintegrasi mempunyai sifat akuntibel, transparan dan mempunyai syarat-syarat lainnya, baik tidaknya proses pengadaan barang dan jasa tersebut ditentukan oleh ketentuan peraturan yang berlaku, didalam aturan tersebut ada elemen yang penting yakni ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan ini juga ditentukan oleh kalangan pengguna dari sistem tersebut yakni para kontraktor. Bupati menghimbau kepada Asosiasi pengadaan barang dan jasa untuk menyampaikan kepada anggotanya sehingga bisa membenahi dan menyiapkan diri untuk bisa mengakses dan tidak ketinggalan dari sistem yang diterapkan oleh pemerintah dan nantinya tidak ada yang tidak bisa memanfaatkan pengadaan barang dan jasa khususnya di Kab. HSS. “Dengan adanya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa di HSS, maka semakin hari bisa lebih semakin baik yang akan dicapai yakni bisa meningkatkan efesiensi anggaran atau menghemat anggaran”, ujarnya.

Direktur Monitoring dan Evaluasi LKPP Pusat Ir. Riad Hurem, Dipl, HE menyatakan bahwa dengan adanya perubahan mekanisme di Peraturan Pemerintah Nomor 54, membuat suasana dan kondisi di daerah harus berubah dan juga pola pikir serta mulai bermain dalam sistem elektronik. Direktur Monitoring dan Evaluasi LKPP Pusat mengatakan alasan kenapa Peraturan Pemerintah Nomor 54 dimulai karena menyiapkan SDM yang benar-benar mampu dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara transparan, adil dan sebagainya. Ada yang harus diperhatikan oleh pemerintah yakni Unit Layanan Pengadaan dan selambat-lambatnya tahun 2014 unit layanan pengadaan tersebut harus dibentuk karena merupakan suatu amanah pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54. Launching LPSE saat ini diseluruh Indonesia yang sudah terbentuk ada 288 LPSE dan ada 28 LPSE di Kalimatan Selatan. Terbentuknya LPSE ini merupakan suatu yang membantu baik untuk PPK maupun panitia pengadaan barang dan jasa. Beliau menghimbau agar sama-sama merubah pola pikir sehingga LPSE yang dilaunching dapat berjalan derngan maksimal.

Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan Ir. H. Fathurrahman, MP menyampaikan laporannya bahwa launching LPSE tersebut bertujuan yakni sebagai bentuk sosialisasi tentang pengadaan secara elektronik di lingkup Pemkab. HSS kepada pengguna, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan dan persaingan usahayang sehat, adil dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dan untuk menciptakan clean and good governance di lingkungan Pemkab. HSS. Bersamaan lauching LPSE ini juga dimulainya Diklat pengadaan barang dan jasa bagi para calon PPK/Pejabat pengadaan tahun 2012 dengan peserta Diklat sebanyak 60 orangselama 5 hari mulai tanggal 7 sd 11 Nopember 2011 dan selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2011 mendatang akan dilakukan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa. (humas_hss)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar